Selasa, 23 DESEMBER 2025 • 15:27 WIB

Mengalihkan Insentif Mobil Listrik untuk Meningkatkan Pengembangan Mobil Nasional

Author

Fiddy Anggriawan

Insentif untuk mobil listrik di Indonesia tidak akan dilanjutkan tahun depan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Langkah ini diambil untuk mengalihkan anggaran insentif guna lebih fokus pada pengembangan mobil nasional.

Pengalihan Anggaran Insentif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa anggaran insentif mobil listrik akan digunakan untuk pengembangan mobil nasional.

"Anggaran insentif mobil listrik mau dialihkan ke mana? Anggarannya tentu kita punya perencanaan mobil nasional," ungkapnya.

Dengan pengalihan ini, seiring berakhirnya insentif bagi sektor kendaraan listrik, perhatian akan lebih terfokus pada inovasi dalam negeri.

Insentif dan Pajak Mobil Listrik Saat Ini

Saat ini, insentif yang diberikan kepada mobil listrik, termasuk pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah menarik minat pembeli.

Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen hanya dikenakan PPN sebesar 2 persen berkat kebijakan ini.

Sebagai tambahan, mobil listrik yang diimpor secara utuh (CBU) juga menikmati insentif pembebasan bea masuk yang dapat mencapai 50 persen.

Aturan Pajak Mobil Listrik

Peraturan baru yang berlaku mulai 11 Mei 2023 juga memberikan pembebasan pajak tahunan dan bea balik nama untuk mobil listrik berbasis baterai.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk kendaraan berbasis baterai ditetapkan sebesar 0 persen.

"Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB," demikian bunyi aturan tersebut.