Selasa, 20 JANUARI 2026 • 19:41 WIB

Doktif Tegaskan Penolakan Uang Damai dari Richard Lee Sebesar Rp5 Miliar

Author

Fiddy Anggriawan

Dokter kecantikan Samira Farahnaz, atau yang lebih dikenal sebagai Doktif, mengonfirmasi penolakannya terhadap tawaran uang damai sebesar Rp5 miliar dari Richard Lee. Penolakan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya.

Doktif menggarisbawahi bahwa tawaran tersebut gagal menyentuh inti masalah yang merugikan masyarakat. Dia menegaskan bahwa keterbukaan dalam penyelesaian kasus ini menjadi hal yang sangat penting.

Penolakan Tawaran Damai

Doktif menjelaskan bahwa tawaran uang damai yang disampaikan kepadanya tidak sejalan dengan substansi kerugian yang dialami masyarakat. "Uang yang kamu tawarkan sebesar Rp5 miliar ke Doktif itu tidak akan Doktif terima," ujarnya.

Lebih lanjut, Doktif menekankan bahwa uang damai tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak berujung pada pengembalian kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dia mengingatkan Richard Lee untuk mengembalikan ratusan miliar yang telah diambil dari masyarakat sebagai syarat untuk mencapai kesepakatan.

Keterbukaan Sebagai Prioritas

Dalam upaya mencapai kesepakatan, Doktif menyatakan bahwa setiap pembicaraan harus dilakukan secara terbuka di depan publik dan media. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

"Kalau mau berdamai, fair saja. Berapa kerugian masyarakat, kembalikan uang mereka. Itu baru kita damai," tambahnya. Doktif ingin memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan dalam proses ini.

Efek Jera untuk Praktik Kedokteran

Doktif juga menegaskan bahwa maksud dari penolakannya adalah untuk memberikan efek jera kepada oknum dokter yang melakukan pelanggaran. "Tujuan Doktif satu, jangan ada lagi oknum dengan profesi dokter mengambil uang masyarakat awam seenak mereka, seolah-olah kebal hukum," katanya.

Dengan komitmen ini, Doktif berharap bisa mendorong disiplin dalam praktik kedokteran di Indonesia, sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang merugikan publik.