Mendalami Ketidakakuratan Data BPJS Kesehatan yang Mengabaikan 54 Juta Penduduk Miskin

Mendalami Ketidakakuratan Data BPJS Kesehatan yang Mengabaikan 54 Juta Penduduk Miskin

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, sekitar 54 juta orang miskin tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menariknya, 15 juta orang dari kalangan menengah atas justru terdaftar sebagai penerima bantuan.

Baca juga: Pentingnya Mencintai Diri Sendiri untuk Hubungan yang Sehat

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat konsultasi di Gedung DPR pada 9 Februari 2026. Gus Ipul menyoroti adanya ketidakakuratan data mengenai kategori desil penduduk yang mempengaruhi distribusi bantuan.

Analisis Situasi Terkini BPJS Kesehatan

Dalam penjelasannya, Gus Ipul menyebutkan bahwa, 'Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima.' Hal ini menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pengkategorian data masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 54 juta jiwa dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak tercover. Sementara itu, 15 juta orang dari Desil 6 hingga 10 serta non-desil malah tercatat sebagai penerima bantuan.

'Dengan melihat data tersebut, maka orang mampu malah terlindungi oleh BPJS PBI, tapi yang rentan justru menunggu,' ucapnya.

Baca juga: Uya Kuya Terkena Imbas Penjarahan Pasca Video Joget Viral

Pentingnya Verifikasi Data yang Akurat

Gus Ipul menekankan pentingnya verifikasi yang lebih mendalam atas data penerima bantuan. Ia mengatakan, 'Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu, kami hanya mampu mengkroscek hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK.'

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengumpulan data dan fakta dari penerima manfaat masih kurang optimal. Hal ini berdampak pada kualitas program bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Kemensos berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam verifikasi dan validasi data. 'Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,' tambahnya.

Mengurangi Kesalahan dalam Pemberian PBI

Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penetapan bantuan. Pemberian bantuan yang lebih tepat ini diharapkan dapat mengurangi exclusion error dan inclusion error mulai dari bulan Mei 2025 hingga Januari 2026.

'Exclusion error adalah orang yang seharusnya mendapatkan PBI tapi tidak mendapatkannya, sementara inclusion error adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan PBI malah justru mendapatkan PBI,' jelasnya.

'Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil,' ujar Gus Ipul. Namun, masih ada tantangan terkait penduduk di atas desil 5 yang belum tercover.

Baca juga: Microsoft Luncurkan Fitur Penyimpanan Otomatis di Word dan Aplikasi Lain