Rabu, 11 FEBRUARI 2026 • 19:49 WIB

Revisi Iuran BPJS: Usulan Menteri Kesehatan untuk Kesejahteraan Bersama

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan perubahan dalam sistem iuran BPJS Kesehatan untuk meningkatkan keberlanjutan program jaminan kesehatan. Usulan ini bertujuan agar individu kaya berkontribusi lebih besar dalam mendanai layanan kesehatan.

Dalam rapat kerja dengan DPR-RI, Budi menekankan pentingnya penguatan pendanaan untuk mendukung masyarakat kurang mampu dalam akses kesehatan yang setara.

Keberlanjutan Pendanaan BPJS Kesehatan

Menteri Budi menegaskan bahwa keberlanjutan pendanaan BPJS Kesehatan adalah hal yang krusial. Meskipun terdapat langkah penghematan yang diambil, dukungan finansial yang lebih besar tetap diperlukan agar layanan kesehatan dapat berfungsi optimal.

Dalam rapat kerja di Jakarta Pusat, ia mengatakan, 'Walaupun kita melakukan dari sisi penghematan, tetap BPJS harus disupport dengan uang yang banyak menurut saya.' Ini menandakan tekad pemerintah untuk menjaga kualitas layanan kesehatan dengan mekanisme pendanaan yang efektif.

Skema Asuransi Sosial sebagai Pendukung Sumber Dana

Budi juga mengusulkan agar skema asuransi sosial dijadikan alternatif untuk memperluas pendanaan BPJS Kesehatan. Dengan skema ini, orang kaya seharusnya membayar iuran yang lebih besar untuk mendukung subsidi bagi mereka yang kurang mampu.

Ia menjelaskan, 'Di mana ada perbedaan bayar, mirip dengan rate pajak, di mana orang yang kaya membayar lebih banyak untuk cover orang yang miskin.' Prinsip ini dianggap penting untuk menciptakan keadilan dalam akses layanan kesehatan.

Kesetaraan Layanan untuk Semua Peserta BPJS

Meskipun iuran yang dibayarkan berbeda-beda, semua peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan standar layanan yang setara. Budi menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Ia menyatakan, 'Jadi kalau saya ditanya, BPJS harus diperkuat dari sisi pendanaannya.' Konsep ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia.