Senin, 16 FEBRUARI 2026 • 15:16 WIB

Perbedaan Penetapan Awal Puasa 2026 di Indonesia: NU vs Muhammadiyah

Author

Fiddy Anggriawan

Penetapan awal puasa di Indonesia pada tahun 2026 berpotensi tidak serentak antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan metode penentuan bulan yang digunakan kedua organisasi tersebut.

Metode Penetapan Nahdlatul Ulama

Sampai saat ini, Nahdlatul Ulama (NU) belum mengumumkan secara resmi tanggal awal Ramadhan 2026. Berdasarkan keputusan Muktamar ke-20 tahun 1954, NU mengikuti mekanisme ikhbar, yang berarti mereka mengacu pada keputusan pemerintah.

Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan perhitungan awal Ramadhan dengan metode hisab jama’i. Perhitungan ini menunjukkan bahwa ijtimak akan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB, dengan tinggi hilal berada di minus 1 derajat 44 menit.

Sebagai hasil perhitungan tersebut, bulan Sya’ban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadhan diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Perhitungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sebaliknya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Sistem KHGT mengedepankan prinsip kesatuan hari dan tanggal secara global dengan parameter hisab. Parameter tersebut meliputi elongasi minimal 8 derajat dan ketinggian hilal minimal 5 derajat saat matahari terbenam.

Menurut perhitungan Muhammadiyah, konjungsi akan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 GMT, sehingga berdasarkan parameter tersebut, mereka menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026.

Mengapa Terjadi Perbedaan?

Perbedaan dalam penetapan awal puasa ini timbul dari pendekatan metodologis yang digunakan. NU mengombinasikan hisab dan rukyat, serta mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat.

Disisi lain, Muhammadiyah mengadopsi hisab murni yang berbasis pada kalender global. Meskipun kedua pendekatan ini berbasis perhitungan astronomi, kerangka fikih dan metodologi yang diterapkan ternyata berbeda.

Keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat akan dilaksanakan pada 17 Februari 2026 dan akan menjadi acuan nasional. Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan jadwal awal puasa pada 18 Februari 2026.