KPK Optimalkan Pemeriksaan LHKPN dengan Teknologi AI

KPK Optimalkan Pemeriksaan LHKPN dengan Teknologi AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan kecerdasan buatan (AI) dalam pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada tahun 2025.

Baca juga: Deddy Desta Nyatakan Tuntutan 17+8 dan Pesan untuk Prabowo

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses verifikasi laporan yang terkumpul.

Implementasi AI dalam Pemeriksaan LHKPN

Sejak tahun 2025, KPK melakukan uji coba penggunaan teknologi AI untuk memeriksa laporan kekayaan pada ribuan penyelenggara negara.

Dalam rapat kerja di kompleks parlemen Senayan, ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa mereka telah berhasil memverifikasi 1.000 LHKPN dengan hasil yang positif.

“Dari beberapa LHKPN yang telah diverifikasi menggunakan teknologi AI di tahun 2025, menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efisiensi,” jelasnya.

Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi ketidaksesuaian dan mendukung proses verifikasi yang lebih cepat.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Akurasi Laporan

KPK juga berupaya meningkatkan akurasi LHKPN melalui kerjasama dengan pihak eksternal untuk melakukan pemadanan antara nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor induk pegawai (NIP).

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Liverpool Catat Rekor Baru dengan Transfer Alexander Isak

Setyo Budiyanto menekankan pentingnya kebenaran isi LHKPN dibandingkan sekadar pelaporan yang formal.

“Diharapkan bukan hanya sekedar lapor, tetapi yang dipentingkan atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut,” tambahnya.

Kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan transparansi.

Statistik LHKPN 2025

Laporan mengenai pengelolaan LHKPN pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 173 instansi pusat dan daerah telah mencapai tingkat kepatuhan sebesar 70%.

Instansi yang paling mendominasi terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemerintah daerah.

KPK juga mencatat telah melakukan pemeriksaan terhadap 341 laporan LHKPN pada tahun 2025, mengalami peningkatan dibandingkan 329 laporan pada tahun sebelumnya.

Data ini menunjukkan progress yang relevan dalam pengawasan kekayaan penyelenggara negara seiring dengan inovasi yang diterapkan.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya