DPR Pertimbangkan Larangan Akun Ganda di Media Sosial

zenmoms.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang menggodok usulan untuk melarang keberadaan akun ganda di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Rapat tersebut melibatkan Komisi I DPR bersama dengan perwakilan dari Meta dan TikTok pada Selasa, 15 Juli 2025.

Usulan ini muncul sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan keaslian identitas pengguna di dunia digital yang semakin berkembang. Perwakilan kedua platform menegaskan bahwa mereka sudah memiliki kebijakan terkait larangan akun ganda.

Tanggapan Meta Indonesia terhadap Akun Ganda

Kepala Kebijakan Publik Meta Indonesia, Berni Moestafa, menegaskan bahwa keberadaan akun ganda di platform Meta dilarang keras. Ia menjelaskan, ‘Buat kami akun ganda itu sebenarnya dilarang. Dalam arti bahwa yang kami tekankan adalah user, user yang autentik.’

Berni memastikan bahwa setiap akun yang melanggar kebijakan ini akan dihapus segera setelah ada laporan. ‘Kami akan segera take down apabila ada laporan user yang tidak asli,’ tambahnya.

Namun, ia juga mengakui masih terdapat beberapa akun ganda yang sulit dihindari di aplikasi Meta, menunjukkan tantangan dalam mengawasi akun-akun tersebut.

Kebijakan TikTok Mengenai Akun Ganda

Hilmi Adrianto, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, menyampaikan bahwa TikTok juga memiliki peraturan yang mengatur kehadiran akun ganda. ‘Sebenarnya dari kami sudah memiliki panduan komunitas yang mengacu soal integritas terkait dengan keaslian dari akun juga,’ ujar Hilmi.

Hilmi mengusulkan perlunya diskusi lebih lanjut mengenai kemungkinan memasukkan larangan akun ganda ke dalam undang-undang. Ia berharap usulan ini bisa dibahas secara mendalam sebelum keputusan diambil.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak TikTok tentang pentingnya menjaga keaslian pengguna, dan mendorong kerjasama dengan pemerintah dalam hal regulasi.

Usulan Regulasi dan Implementasi

Menanggapi usulan regulasi larangan akun ganda, Berni Moestafa mengemukakan pentingnya mengatur hal ini dalam kerangka hukum yang ada. ‘Kami rasa mungkin lebih baik diatur diimplementasikan di UU ITE,’ tutup Berni.

Usulan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan teknologi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Diskusi ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap masyarakat.

Inisiatif tersebut juga mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan keaslian identitas pengguna di platform media sosial.