Perjalanan Satria Arta Kumbara: Dari Marinir ke Tentara Bayaran di Rusia

zenmoms.id – Satria Arta Kumbara, mantan prajurit marinir, kini terjebak dalam konflik Rusia sebagai tentara bayaran. Langkah drastis ini diambil setelah terjerat utang pinjaman online dan kecanduan judi yang mencapai Rp 750 juta.

Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menyatakan bahwa pinjaman tersebut berasal dari bank dan platform pinjaman online, yang mengakibatkan Satria mengalami kesulitan finansial. Hal ini membawanya ke dalam perang yang sangat kontroversial di luar negeri.

Dari Marinir ke Tentara Bayaran

Satria Arta Kumbara, sebelumnya berdinas di Korps Marinir, harus meninggalkan kariernya setelah terjerat utang dan kecanduan judi. Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menjelaskan, ‘Dia ada pinjam di pinjol, pinjaman di bank ya. Berkaitan dengan bank di BRI dan BNI dengan nilai Rp 750 juta.’

Setelah berbagai usaha untuk melunasi utang, termasuk berinvestasi dalam judi online, Satria semakin terperosok. Endi menegaskan, ‘Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya.’

Langkah Drastis Satria

Merasa terjepit tanpa jalan keluar, Satria memutuskan untuk bergabung dengan tentara bayaran di Rusia. Menurut informasi yang beredar, Satria tidak lagi bertugas sebagai marinir sejak tahun 2022 dan dipecat dari TNI setahun setelahnya.

Keputusan untuk bergabung dengan Rusia baru diketahui oleh Komandan TNI saat berlangsungnya konflik. Di tengah situasi ini, status kewarganegaraan Satria pun dipertanyakan dan dicabut oleh pihak berwenang.

Permohonan Maaf dan Status Kewarganegaraan

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Satria mengemukakan harapan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Ia menyampaikan, ‘Mohon izin Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya.’

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, menegaskan bahwa isu kewarganegaraan Satria tidak akan menjadi urusan pihak militer. ‘Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri,’ ujarnya.