Ketidakpastian Atlet Muay Thai di Tengah Konflik Internal PBMI

Ketidakpastian Atlet Muay Thai di Tengah Konflik Internal PBMI

Situasi yang tidak stabil menyelimuti dunia bela diri nasional seiring dengan konflik yang berlangsung di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini merasakan dampak dari ketidakpastian yang muncul akibat dualisme kepengurusan ini.

Baca juga: Pentingnya Mencintai Diri Sendiri untuk Hubungan yang Sehat

Masalah administratif dan dugaan intimidasi terhadap atlet semakin memperparah kondisi, memunculkan tuntutan untuk adanya audiensi terbuka demi kepastian. Kubu yang dipimpin Farel Alfaret dan Lutfi Agizal bahkan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke jalur legislatif jika aspirasi mereka tidak terjawab.

Persoalan Legalitas Pengurus

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret, menyatakan adanya kejanggalan dalam proses kepengurusan. 'Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi,' tegasnya.

Ia juga mempermasalahkan pembekuan pengurus daerah yang dilakukan tanpa adanya surat peringatan atau rapat transparan. Lutfi berpendapat, 'Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu.'

Baca juga: Menjalin Hubungan dengan Finfluencer: Membuka Pintu Menuju Finansial yang Lebih Baik

Dampak Terhadap Atlet

Ketidakpastian dalam kepengurusan tidak hanya menyebabkan masalah administratif tetapi juga mempengaruhi kondisi mental atlet. Perwakilan orang tua atlet melaporkan adanya tekanan serta intimidasi dari pihak tertentu yang mengganggu fokus bertanding para atlet.

Kondisi psikologis yang tertekan ini dikhawatirkan dapat merusak prestasi Muay Thai Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal mendesak agar diadakan audiensi terbuka demi transparansi status atlet nasional.

Langkah Menuju RDP di DPR

Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan profesional. Namun, mereka tidak akan ragu untuk melibatkan lembaga legislatif jika tidak ada tanggapan dari KONI dan Kemenpora.

'Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI,' kata Lutfi.

Para pengurus daerah dari berbagai wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta, bersatu dalam tuntutan mereka untuk keadilan bagi atlet Muay Thai yang telah mengorbankan banyak hal untuk cabang olahraga ini.

Baca juga: Manfaat Hyaluronic Acid: Solusi untuk Segala Jenis Kulit