Selasa, 16 DESEMBER 2025 • 12:48 WIB

Pemerintah Salurkan 125 Ribu Pakaian Bencana ke Warga Terdampak

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penyaluran 125 ribu pakaian reject kepada warga yang terdampak bencana. Usulan ini disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat.

Usulan Penyaluran Pakaian Reject

Dalam Sidang Kabinet pada hari Senin, 15 Desember 2025, Tito Karnavian mengusulkan penyaluran 125 ribu pakaian yang tidak dapat diekspor. Perusahaan garmen di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah bersedia menyalurkan pakaian tersebut, dengan dua perusahaan menyiapkan masing-masing 100 ribu dan 25 ribu potong.

Tito menyampaikan, "Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini." Usulan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.

Dalam situasi bencana, kebutuhan pakaian sangat mendesak untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Penyaluran pakaian reject ini diharapkan dapat segera dilakukan agar tidak ada downtime dalam proses bantuan.

Respons Presiden Prabowo

Presiden Prabowo memberikan dukungan positif terhadap usulan tersebut dan menyetujui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bantuan pakaian gagal ekspor. "Saya kira bagus itu," ungkap Prabowo, menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang efisien dan tepat sasaran.

Ia juga menekankan agar distribusi bantuan tersebut harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dukungan dari pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana di lapangan.

Dengan adanya keputusan untuk membebaskan PPN, diharapkan bantuan dapat segera sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkannya.

Alokasi Anggaran untuk Penanganan Bencana

Tito juga menginformasikan penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar. Dari jumlah ini, Rp 60 miliar akan dialokasikan untuk tiga provinsi yang terdampak serius, dan Rp 208 miliar akan disalurkan ke 52 kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat terdampak, termasuk pakaian, sabun, sampo, serta perlengkapan bayi. Ini menjadi prioritas dalam penanganan bencana untuk memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Bantuan solidaritas dari daerah lain sudah mencapai Rp 46 miliar, yang mencakup dana langsung serta dukungan tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian. Ini menunjukkan solidaritas antar daerah dalam menghadapi bencana, khususnya di wilayah-wilayah seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.