CEO OnePlus, Pete Lau, kini menjadi buronan setelah Kejaksaan Distrik Shilin mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Baca juga: Deddy Desta Nyatakan Tuntutan 17+8 dan Pesan untuk Prabowo
Ia dituduh terlibat dalam perekrutan ilegal lebih dari 70 tenaga kerja Taiwan, melanggar Undang-undang Cross-Strait Act.
Dugaan Perekrutan Ilegal
Pihak Kejaksaan Distrik Shilin mengumumkan surat perintah penangkapan terhadap Lau pada tanggal 13 Januari 2026. Ia dituduh melakukan perekrutan tenaga kerja asal Taiwan tanpa izin yang sesuai, pelanggaran terhadap Undang-undang Cross-Strait Act.
Dalam penyelidikan, Lau diduga berkolaborasi dengan Lin dan Cheng, dua warga lokal untuk merekrut lebih dari 70 teknisi dari Taiwan secara ilegal. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap regulasi perlindungan tenaga kerja lokal yang ditetapkan oleh pemerintah Taiwan.
Undang-undang Cross-Strait Act mewajibkan perusahaan-perusahaan dari China untuk memperoleh izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat dari potensi ancaman.
Baca juga: Meningkatkan Kebugaran dengan Tantangan Workout 30 Hari Tanpa Alat
Peran Lin dan Cheng dalam Kasus Ini
Lin dan Cheng berperan penting dalam perekrutan tenaga kerja yang diduga ilegal untuk perusahaan OnePlus. Mereka juga terlibat dalam pengalihan dana untuk mendukung proses tersebut.
Perusahaan ‘OnePlus’ yang didirikan oleh Lin dan Cheng pada Maret 2014, kemudian diubah namanya menjadi ‘Sonar’ setahun setelahnya, menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk menyembunyikan praktik ilegal ini.
Menurut laporan yang ada, terdapat aliran dana senilai lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan antara Agustus 2015 dan Januari 2021 yang disamarkan sebagai pendapatan riset dan pengembangan, tetapi sesungguhnya digunakan untuk merekrut tenaga kerja di Taiwan.
Respons OnePlus dan Situasi di Taiwan
Hingga saat ini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait surat perintah penangkapan Pete Lau. Kasus ini menambah daftar tantangan hukum yang dihadapi perusahaan-perusahaan asal China, khususnya mengenai rekrutmen di Taiwan.
Pemerintah Taiwan telah berupaya mengatasi masalah perekrutan ilegal, terutama di sektor semikonduktor yang semakin meluas. Situasi ini menjadikan Taiwan sebagai tempat yang menarik bagi perusahaan-perusahaan China yang mencari tenaga kerja berkualitas.
Sebagai catatan, dalam setahun terakhir, biro investigasi Taiwan telah melaksanakan lebih dari 100 penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi tanpa izin. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Taiwan dalam melindungi hak-hak karyawan lokal.
Baca juga: Makanan Kaya Vitamin C untuk Daya Tahan Tubuh yang Optimal
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: